DEWAN PERS INDONESIA : USUT PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN TAWURAN MAHASISWA MAKASSAR

Perkembangan media informasi yang pesat di Indonesia selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Pemberitaan media yang terkadang melanggar kode etik jurnalistik menyebabkan terjadinya ketimpangan pemberitaan. Media seringkali menyorot berita-berita negatif yang menyangkut mahasiswa Makassar akan tetapi penyampaian berita tersebut tidak berimbang dan melanggar kode etik jurnalistik, sehingga menyebabkan munculnya persepsi masyarakat Indonesia terhadap mahasiswa Makassar Sulawesi Selatan yang di anggap kasar dan anarkis. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, tindakan kasar dan anarkis hanya dilakukan oleh segelintir oknum dan sebagian kecil mahasiwa Makassar.

Pemberitaan salah satu media online di Indonesia yaitu Merdeka.com pada berita yang berjudul “Mahasiswa Makassar tawuran, kampus dibakar” yang diterbitkan pada kamis 11 Oktober 2012 pukul 18:21 (link berita yaitu: http://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-makassar-tawuran-kampus-dibakar.html) terindikasi melanggar beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik. Beberapa pasal kode etik jurnalistik tersebut yaitu:

  1. Pasal 1 yang berbunyi, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berita yang diterbitkan oleh media online Merdeka.com tidak menghasilkan berita yang akurat karena didalam berita tersebut terdapat beberapa informasi yang salah, didalam berita tersebut dikatakan bahwa “tawuran fakultas teknik melawan fakultas bahasa dan seni” padahal kenyataanya tawuran tesebut melibatkan fakultas teknik melawan fakultas seni dan desain. Kesalahan tersebut juga terlihat pada penggunaan nama fakultas seperti “fakultas bahasa dan seni”, “Fakultas Bahasa dan Desain” padahal di Univesitas Negeri Makassar tidak ada nama fakultas yang seperti itu,  yang ada adalah Fakultas Bahasa dan Sastra serta Fakultas Seni dan Desain. Pemberitaan yang tidak akurat tesebut dapat merusak nama baik Universitas Negeri Makassar (UNM).
  2. Pasal 2 yang berbunyi, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Berita yang diterbitkan terindikasi melanggar salah satu point dalam pasal 2 yakni mengenai pemuatan atau penyiaran foto. Foto yang ditampilkan dalam berita tersebut bukan merupakan kebakaran yang terjadi di Universitas Negeri Makassar melainkan kebakaran yang terjadi di tempat lain. Penyiaran foto tersebut merupakan sesuatu yang salah karena bukan pada tempatnya, serta melebih-lebihkan dan menyudutkan mahasiswa Makassar karena pembakaran yang terjadi tidak separah foto yang ditampilkan. Pemberitaan tersebut merupakan bentuk pembohongan publik karna yang foto yang ada tidak seperti dengan kenyataan yang terjadi.
  3. Pasal 3 yang berbunyi, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pemberitaan di media online tersebut terindikasi  melanggar kode etik karena  tidak dilakukan check dan recheck tentang kebenaran informasi yang di beritakan, hal itu terbukti dari adanya kesalahan informasi yang dimuat pada berita seperti pihak yang telibat dalam tawuran dan penggunaan nama yang salah.

Sumber : https://www.change.org/p/dewan-pers-indonesia-usut-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-dalam-pemberitaan-tawuran-mahasiswa-makassar

Artikel diatas membahas tentang kode etik jurnalis terhadap pandangan masyarakat kepada mahasiswa makassar, akibat dampak pemberitaan yang tidak berimbang, tidak akurat dan berlebih-lebihan yang diberitakan karena ada yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pemberitaan yang tidak berimbang dan melanggar kode etik jurnalistik cenderung menyudutkan mahasiswa Makassar sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat Indonesia, padahal mahasiswa Makassar tidak seburuk pemberitaan di media. Permasalahan tersebut tentunya tidak boleh terus dibiarkan karena akan berdampak buruk terhadap citra mahasiswa Makassar.

Oleh sebab itu, Dewan pers Indonesia sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik diharapkan dapat melihat kasus pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan pers yang bersangkutan agar melakukan koreksi atau ralat atas informasi yang telah disebarkan.

Kesimpulanya yang dapat saya ambil, alangkah baiknya apabila pemberitaan media lebih akurat lagi dengan melakukan check and recheck terlebih dahulu sebelum mempublikasikan suatu informasi, agar tidak menginformasikan informasi yang salah dan lebih  berimbang, tidak menampilkan sisi negatif saja dalam pemberitaanya yang akan memberikesan tidak baik terhadap sesuatu berita tersebut hanya karena segelintir orang akan memberi kesan seluruhnya.

Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, sekian dan terimakasih.